Binamuda.id. Bandung — Isu demokrasi dan penegakan hukum pemilu semakin menarik perhatian mahasiswa. Hal itu terlihat dari keikutsertaan 35 perguruan tinggi di Jawa Barat dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu (PHP) VI Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu.
Secara nasional, kompetisi ini diikuti oleh 409 regu dari 291 perguruan tinggi, meningkat hampir 32 persen dibandingkan tahun lalu. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sejak kompetisi pertama kali digelar pada 2019.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, menilai tingginya partisipasi mahasiswa menunjukkan bahwa kampus masih menjadi ruang penting untuk melahirkan gagasan baru guna memperkuat demokrasi.
“Kami melihat 409 regu ini sebagai representasi ribuan mahasiswa yang ingin terlibat dalam diskursus demokrasi. Mereka tidak hanya datang untuk berkompetisi, tetapi juga menawarkan gagasan dan solusi untuk memperkuat lembaga pengawas serta sistem penegakan hukum pemilu,” kata Puadi.
Dari Jawa Barat, peserta berasal dari berbagai latar belakang perguruan tinggi, mulai dari universitas negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi keagamaan, sekolah tinggi hukum, hingga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa isu pemilu kini menjadi perhatian lintas disiplin ilmu.
Anggota Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bahri, mengatakan kompetisi debat tidak hanya menjadi ajang adu argumentasi, tetapi juga ruang akademik untuk menghasilkan gagasan yang dapat berkontribusi pada penyempurnaan regulasi pemilu.
“Hasil kajian akademik dapat menjadi masukan bagi penyesuaian regulasi guna menjaga integritas dan keadilan pemilu,” ujarnya.
Menurut Syaiful, tantangan berikutnya adalah memastikan ide-ide yang lahir dari ruang debat tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang relevan dengan perkembangan sistem kepemiluan.
Kompetisi ini menjadi gambaran bahwa generasi muda tidak lagi hanya menjadi pemilih dalam pemilu, tetapi mulai mengambil peran sebagai pencetus gagasan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.












